Jakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan 2024 memproduksi aksi dengan mengirim nilai ijazah kemudian rapor merah untuk Presiden Joko Widodo yang tersebut sudah mengatur Indonesia selama 10 tahun. Ijazah juga rapor itu dikirim ke Istana Negara maupun email Sekretaris Negara secara serentak.
Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal mengungkapkan sekitar 300 akun BEM dari kampus-kampus yang dimaksud tergabung di BEM SI akan mengirimkan ijazah serta rapor melalui email. “Rencana kami spam, terus pakai email anak-anak di dalam tiap wilayah,” kata ia ketika dihubungi pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Ia berujar pergerakan itu sebagai bentuk perlawanan usai pidato kenegaraan Jokowi. Menurut dia, selama 10 Tahun mengatur Indonesia, Jokowi banyak melahirkan kebijakan atau putusan yang digunakan menyengsarakan rakyat.
BEM SI menganggap Jokowi telah dilakukan menyita ruang publik, sementara ia dilindungi oleh lembaga negara. Aparat penegak hukum, kata Satria, kian represif terhadap rakyat sipil yang dimaksud menyampaikan aspirasi.
Selain itu, kebijakan yang membajak legislasi dan juga konstitusi yang digunakan terus berulang, juga kebijakannya yang dimaksud ceroboh. Mulai dari pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Revisi Undang-Undang (UU) Polri, Revisi UU TNI, dan juga UU Cipta Kerja.
BEM SI mengimbau Jokowi harus bertanggung jawab untuk penduduk melawan kerugian yang dimaksud ditimbulkan dan juga kesewenang-wenangannya selama menjabat. BEM SI berujar nawacita yang mana disampaikan Jokowi sebagai gagasan besar untuk Tanah Air kali ini berubah berubah menjadi nawadosa.
Dari janji penuntasan perkara hak asasi manusia berat, intervensi politik, komersialisasi pendidikan, represifitas aparat, konflik agraria, permasalahan lingkungan, lalu lainnya. Satria berujar pergerakan ini dapat dihadiri oleh oleh siapapun.
Masyarakat dapat menggunakan tagar #OrdeReformati sebagai ultimatum terhadap pemerintah. “Gerakan kami tak hanya sekali melalui udara, namun eskalasi lalu mobilisasi aksi massa akan kami konsolidasikan masif dari wilayah hingga nasional,” ucapnya.
Menurut dia, perlawanan ke setiap wilayah selama bulan ini telah banyak. Namun, ia menganggap pemerintah telah lama meremehkan pendapat dan juga variabel masyarakat sipil sebagai mitra dari pemerintah untuk merumuskan kebijakan.
Artikel ini disadur dari BEM SI Spam Email Sesneg Kirim Ratusan Pesan Ijazah dan Rapor Merah Jokowi