IKN lalu urgensi pemindahan ibu kota negara

IKN (Ibu Pusat Kota Nusantara) merupakan nama ibu kota baru Republik Nusantara yang digunakan berada pada Kalimantan Timur. otoritas memutuskan memindahkan ibu kota untuk mengatasi beraneka tantangan yang tersebut dihadapi DKI Jakarta juga menggalang pembangunan berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota negara dari Ibukota ke Kalimantan Timur antara lain bertujuan mengempiskan tekanan pada Ibukota Indonesia yang dimaksud semakin padat juga rawan bencana, juga menggalang keadilan perkembangan di luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah dalam Jakarta, seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, lalu risiko bencana alam. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memacu peningkatan sektor ekonomi pada kawasan timur Indonesia, meningkatkan investasi, kemudian menciptakan lapangan kerja baru.

IKN dirancang sebagai pusat administrasi yang tersebut lebih besar modern serta ramah lingkungan, dengan infrastruktur yang tersebut mengupayakan peningkatan kegiatan ekonomi kemudian kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemindahan ibu kota bertujuan mengatasi ketimpangan penyelenggaraan antara wilayah barat serta timur, dengan memanfaatkan sumber daya juga kemungkinan Kalimantan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang mana efisien serta memperkuat pembagian merata pembangunan.

Lalu, apa urgensi spesifik pemerintah Tanah Air memindahkan ibu kota negara dari Ibukota ke IKN? Berikut penjelasannya, mengutip OIKN:

1. Visi Negara Indonesia 2045

Untuk menghadapi tantangan mendatang serta mencapai Visi Nusantara 2045, yang berusaha mencapai Indonesia berubah jadi perekonomian lima besar bola dengan Produk Domestik Bruto per kapita 23.119 dolar AS, diperlukan perubahan kegiatan ekonomi yang digunakan memperkirakan Tanah Air akan pergi dari dari middle income trap pada 2036.

Transformasi ini melibatkan pengembangan lebih lanjut industri, pengembangan infrastruktur, lalu reformasi birokrasi dari 2020 hingga 2024, yang tersebut mendasari keperluan akan IKN untuk membantu langkah-langkah tersebut.

2. Mendorong peningkatan dunia usaha yang tersebut merata

Dalam konteks ini, IKN diharapkan dapat menyokong peningkatan dunia usaha yang merata, diantaranya dalam Kawasan Timur Indonesia. Sebelumnya, Ibukota sebagai pusat pemerintahan, politik, juga industri, mengendalikan 70 persen perputaran uang walaupun semata-mata mencakup 0,003 persen dari luas daratan Indonesi lalu mempunyai 3,9 persen dari jumlah agregat penduduk nasional.

Ketidakmerataan penyelenggaraan lalu kesejahteraan dalam Tanah Air disebabkan oleh terpusatnya konstruksi pada DKI Jakarta dan juga Pulau Jawa. Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan ekonomi yang digunakan berkelanjutan, tak memanfaatkan peluang wilayah secara maksimal, juga kurang membantu keadilan antar wilayah dan juga persatuan bangsa.

Oleh akibat itu, IKN diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dengan menjadi kota berkelas planet yang mana melayani seluruh rakyat Indonesia. IKN juga diharapkan bermetamorfosis menjadi pusat gravitasi sektor ekonomi baru di Indonesia, mencakup kawasan sedang juga timur, juga menciptakan pusat peningkatan ekonomi baru serta memaksimalkan prospek sumber daya daerah.

3. Populasi jiwa terlalu padat kemudian perkembangan urbanisasi sangat tinggi

Kondisi Ibukota yang tersebut pada saat ini tak lagi sesuai sebagai ibu kota negara terlihat dari beberapa faktor. Pertama, kepadatan penduduk Ibukota mencapai 16.704 jiwa/km², sangat jauh tambahan membesar dibandingkan kepadatan nasional yang mana cuma 141 jiwa/km².

Kedua, menurut data TomTom Traffic Index 2020, Ibukota sempat berada dalam peringkat 10 kota terburuk dunia di hal kemacetan pada 2019, meskipun posisinya kemudian turun ke peringkat 31 dari 416 kota besar pada 2020.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa menghadapi krisis air yang mana cukup serius. Beberapa daerah, di antaranya wilayah Jawa Tengah, menunjukkan indikator berwarna warna kekuningan yang tersebut menandakan tekanan pada ketersediaan air.

Jakarta menghadapi hambatan lingkungan kemudian geologi yang tersebut serius, seperti banjir tahunan serta penurunan tanah yang mana menciptakan sebagian wilayahnya berada pada bawah dari permukaan laut.

Sekitar 50 persen wilayah DKI Jakarta menghadapi risiko banjir lebih banyak rutin dari 10 tahun sekali. Selain itu, area DKI Jakarta juga terancam oleh aktivitas gunung api, seperti Krakatau lalu Gunung Gede, dan juga kemungkinan gempa bumi kemudian tsunami.

Pemerintah Negara Indonesia berharap pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN akan mencakup perencanaan kota yang mana ramah lingkungan, dengan fokus pada infrastruktur hijau dan juga teknologi canggih.

Langkah ini diharapkan bukan belaka menyelesaikan kesulitan Jakarta, tetapi juga bermetamorfosis menjadi contoh bagi perkembangan kota masa depan yang tersebut berkelanjutan ke Indonesia.