admin
Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dugaan pencatutan NIK KTP sebagian warga DKI Ibukota Indonesia untuk akan calon gubernur independen, Dharma Pongrekun. Muzani memohonkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memberikan klarifikasi untuk warga Ibukota Indonesia yang dimaksud merasa namanya dicatut untuk kepentingan Pilgub.
Muzani mengutarakan keluhan dari para warga Ibukota tentang dugaan pencatutan yang disebutkan harus mendapat perhatian seksama dari KPU. “Supaya apa yang dimaksud berubah jadi keberatan dan juga keluhan dari warga DKI Jakarta bahwa beliau tak merasa memberikan dukungan, itu bisa jadi diklarifikasi,” kata Muzani dalam kompleks parlemen Senayan, DKI Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Menurut Muzani, kejelasan tentang dugaan pengaplikasian NIK KTP secara sepihak ini akan mempengaruhi baik atau buruknya Pilgub DKI Jakarta. “Karena ini penting bagi kualitas Pilkada,” ucap dia.
Muzani berujar dirinya akan mempercayakan penyelesaian hambatan yang dimaksud untuk KPU. Sebab, kata dia, KPU adalah lembaga yang digunakan ditunjuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pilpres, Pileg, lalu Pilkada.
Muzani berkata beliau yakin KPU akan menjalankan tugasnya dengan baik. “Saya percaya serta kita semua mempercayai lembaga itu sebagai lembaga yang independen lalu terhormat,” ucap Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Muzani juga tidaklah mau berspekulasi persoalan bagaimana NIK KTP beberapa jumlah khalayak yang mengaku dicatut itu sanggup terdaftar sebagai pendukung calon independen. “Saya enggak tahu, saya kira pasti KPU tak berbuat gegabah di persoalan ini,” kata Muzani.
Kabar pencatutan identitas sepihak untuk memberi dukungan terhadap paslon independen ini banyak ke media sosial X, setelahnya salah satu pengguna akun mengunggah bukti tangkapan layar NIK KTP-nya tercatut untuk menggalang pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
Unggahan @ayamdreampop itu mendapat beragam reaksi dari umum internet. Beberapa bahkan mengalami hal serupa.
Sebelumnya, paslon independen Dharma-Kun dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta. Paslon ini bisa saja forward ke pemilihan gubernur Ibukota 2024.
Tempo berupaya mengonfirmasi kabar ini ke Dharma Pongrekun. Namun, instruksi juga telepon yang digunakan ditujukan ke nomor kontaknya tak berbalas.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI Jakarta, Reki Putera Jaya menyatakan lembaganya akan segera menindaklanjuti dugaan pencatutan identitas KTP oleh paslon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana untuk dukungan progresif di Pilgub Jakarta.
Ia memaparkan akan mengoleksi seluruh data warga DKI Jakarta yang tersebut tak menyatakan dukungan untuk paslon independen itu, tetapi namanya mengambil bagian tercatut. “Meski dukungan dari calon perseorangan ini telah memenuhi persyaratan (oleh KPU DKI), tapi tugas kami belum selesai,” katanya ketika dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.
Artikel ini disadur dari Muzani Gerindra Sebut Pencatutan NIK KTP untuk Dharma-Kun Bakal Pengaruhi Kualitas Pilgub DKI
