admin
Ibukota – Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belakangan kembali berubah menjadi perbincangan menyusul rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengatasi partai urusan politik yang disebutkan ke pangkuan NU.
PKB adalah salah satu partai urusan politik yang tersebut memiliki pengaruh di Indonesia. PKB didirikan pada 23 Juli 1998, di dalam berada dalam masa transisi urusan politik Indonesi menuju era Reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru.
Partai PKB lahir dari usulan komunitas NU, sebuah organisasi Islam terbesar ke Indonesia, terhadap PBNU untuk berpartisipasi di urusan kebijakan pemerintah lalu demokrasi ke negara Indonesia.
Warga NU mengajukan bermacam usulan untuk PBNU mengenai pembentukan partai politik, mulai dari usul nama serta lambang partai, visi misi partai, nama pengurus partai, AD/ART partai, lalu lainnya.
Usulan nama partai paling berbagai diajukan adalah Nahdlalul Ummah, Kebangkitan Umat, kemudian Kebangkitan Bangsa. Selain itu, terdapat usulan lambang partai yang mana paling banyak diajukan adalah gambar bumi, bintang sembilan, juga warna hijau.
Dalam kumpulan usulan, Lajnah Sebelas Rembang yang dimaksud diketuai KH M. Cholil Bisri juga PWNU Jawa Barat telah lama memberikan usulan yang dimaksud paling lengkap untuk mendirikan sebuah partai.
Akan tetapi, PBNU terus berhati-hati untuk menerima usulan yang disebutkan lantaran hasil Muktamar NU yang tersebut menyatakan organisasi NU tidaklah terikat dengan partai kebijakan pemerintah manapun serta tidaklah melakukan kegiatan urusan politik praktis.
Bahkan dengan tergesa-gesa, sebagian partai serta kalangan NU mengumumkan pembentukan partai kebijakan pemerintah untuk memenuhi ambisi urusan politik warga NU. Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) dalam Cirebon kemudian Partai Bintang Sembilan pada Purwokerto merupakan dua kelompok yang dimaksud telah dilakukan lebih besar dulu mengumumkan pembentukan partai politik.
Pada 3 Juni 1998, PBNU menyelenggarakan Rapat Harian Syuriyah dan juga Tanfidziyah PBNU. Setelah musyawarah tersebut, diputuskan untuk membentuk Tim Lima yang bertugas mewujudkan cita-cita warga NU.
Tim Lima beranggotakan HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua Umum PBNU), KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), serta Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU). Tim Lima dipimpin oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU). Jika terdapat kendala organisasi, Tim Lima diberikan Surat Keputusan PBNU.
Pada tanggal 20 Juni 1998, Rapat Harian Syuriyah dan juga Tanfidziyah PBNU memberikan Surat Pekerjaan untuk Tim Lima untuk menguatkan kedudukan kemudian kemampuan kerja mengingat semakin banyaknya usulan warga NU yang digunakan menginginkan partai politik.
Dibentuk lagi kelompok Tim Asistensi. Anggotanya antara lain H.M. Fachri Thaha Ma~ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, juga Muhaimin Iskandar.
Tim Asistensi dipimpin oleh Arifin Djunaedi, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Tugas Tim Asistensi yakni membantu Tim Lima menyusun dan juga mengorganisasikan usulan pembentukan partai urusan politik baru kemudian membantu warga NU pada mendirikan partai baru yang tersebut dapat memenuhi ambisi urusan politik mereka.
Tim Lima juga Tim Asistensi bersidang pada tanggal 22 Juni 1998 untuk memperjelas kemudian memperluas tanggung jawab yang digunakan diberikan terhadap mereka. Untuk menyusun draf awal pembentukan partai politik, Tim Lima lalu Tim Asistensi mengadakan konferensi ke Villa La Citra Cipanas pada tanggal 26–28 Juni 1998.
Dalam konferensi ini dihasilkan lima perencanaan yaitu gagasan Pokok NU tentang Reformasi Politik, Mabda' Siyasi, Hubungan partai urusan politik dengan NU, AD/ART, lalu Naskah Deklarasi.
KH Abdurrahman Wahid atau tambahan dikenal dengan Gus Dur merupakan pendiri utama pembentukan partai urusan politik dari warga NU. Awalnya Gus Dur sangat khawatir bahwa partai urusan politik yang tersebut ingin dibentuk telihat adanya keterkaitan antara kebijakan pemerintah lalu agama.
Pada akhir Juni 1998, ia merasayakin dan juga siap memulai langkah-langkah pembentukan partai kebijakan pemerintah yang digunakan didirikan melawan dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa tokoh lain yang berperan di pendirian PKB antara lain adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri dan juga KH A. Muchith Muzadi.
PKB didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang tersebut moderat juga menegakkan keadilan sosial ke Indonesia. Partai ini menekankan pentingnya merawat keberagaman juga kebhinekaan bangsa.
Dalam perjalanannya, PKB juga berikrar untuk memajukan pendidikan, pertahanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hingga kini, PKB terus berupaya untuk memperjuangkan visi lalu misinya pada menguatkan demokrasi, keadilan sosial, kemudian menjaga persatuan di Indonesia.
Artikel ini disadur dari Pendiri dan sejarah awal partai PKB
